10 Okt 2009

Antara Seks, Remaja, dan Batas-Batas Pergaulan


Kasus-kasus penyimpangan masalah seks, khususnya yang dilakukan para remaja dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan, sementara di masyarakat kita terjadi pergeseran nilai yang semakin jauh sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam masalah seks itu sepertinya sudah tidak terlalu dipersoalkan, padahal perzinahan merupakan sesuatu yang sangat keji dan harus dihindari oleh setiap muslim sebagaimana yang disebutkan dalam QS 17:32.
Seks sebenarnya anugerah yang diberikan Allah pada makhluk-makhluk Allah seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan khususnya manusia. Karena itu amat wajar kalau manusia memiliki gairah seksual dan ingin melampiaskan keinginan seksual itu. Allah Swt sendiri tidak pernah melarang manusia untuk melampiaskan keinginan seksualnya selama menempuh jalur yang dibenarkan, cara-cara yang benar dan pada saat yang tidak terlarang. Ketentuan ini diberlakukan untuk kepentingan manusia juga. Jalur yang dibenarkan Allah bagi manusia untuk melampiaskan keinginan seksnya itu adalah jalur pernikahan, ini berarti orang yang belum menikah jangan coba-coba melampiaskan keinginan seksualnya, karena itu berpacaran semestinya dilakukan sesudah pernikahan bukan sebelum pernikahan, karena berpacaran itu sangat terkait dengan pelampiasan keinginan seksual. Tapi keinginan atau hawa nafsu itu tetap tidak boleh dibunuh, hanya harus dikendalikan agar manusia tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya sendiri. Sedangkan cara-cara dan saat-saat yang benar tentu saja sebagaimana yang telah digariskan di dalam Islam dan kita telah mengetahuinya.
Remaja merupakan kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, pertumbuhan remaja ini salah satunya ditandai dengan kematangan biologis sehingga masa kanak-kanak ditinggalkan, bagi wanita dengan haid yang pertama dan bagi pria dengan mengeluarkan sperma dengan sebab mimpi, setelah itu pertumbuhan fisik berkembang cepat, badan jadi cepat gede dan tinggi, suara mulai pecah, tumbuh juga rambut-rambut atau bulu-bulu pada bagian tertentu dari tubuhnya yang bersamaan dengan itu juga terjadi perubahan psikologis atau kejiwaan.
Karena masa remaja itu merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, maka banyak orang yang menyebut masa ini --meskipun tidak selalu benar-- sebagai masa yang labil. Dalam kondisi yang demikian itulah, masa remaja sangat membutuhkan bimbingan nilai-nilai Islam, bila mereka jauh dari nilai-nilai Islam, maka yang terjadi kemudian adalah ketidakmampuan mengendalikan diri. Dalam kaitan seks, para remaja harus mengendalikan hawa nafsunya, dan Rasulullah Saw mengajarkannya dengan melaksanakan ibadah puasa.

Pendidikan Seks.
Dalam kaitan seks di kalangan remaja yang semakin mengkhawatirkan - ini bisa kita simpulkan dari tingkat pergaulan bebas yang sudah demikian luas hingga terjadi kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan remaja, perzinahan yang mengakibatkan kehamilan diluar pernikahan serta terjadinya tindakan pengguguran kandungan-, maka muncul gagasan yang menghendaki agar diadakan perndidikan seks di sekolah, sehingga para remaja menjadi tahu tentang persoalan seks.
Pendidikan seks sebenarnya bermula dari negara-negara Barat yang generasi muda mereka memang sudah sangat bebas dalam masalah seks, pendidikan seks bagi mereka adalah untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kehamilan di kalangan remaja setelah berzina, sehingga kalau pendidikan seks diberikan diharapkan tidak terjadi lagi kehamilan remaja itu meskipun hubungan seks dilakukan. Hamil dikalangan remaja barat itu terjadi karena para remaja memang tidak mengerti masalah seks yang sesungguhnya, maka pendidikan seks diberikan agar tidak terjadi kehamilan remaja yang dinilai bisa memutuskan masa depan yang cerah bagi diri, keluarga dan bangsanya.
Oleh karena itu pendidikan seks semacam itu jelas tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau kemudian orang bertanya tentang bagaimana pendidikan seks dalam pandangan Islam, maka jawabannya adalah pendidikan seks dalam Islam itu adalah mendidik para remaja agar tidak berzina, membenci perzinahan dan terus berusaha untuk menjauhinya. Maka yang diterangkan dalam pendidikan seks adalah hinanya perzinahan, bagaimana agar menghindari zina, hukuman untuk para pezina dan sebagainya.

Peringatan Untuk Remaja.
Seks itu bisa mulia dan hina, mulia kalau melampiaskan keinginannya dengan hal-hal yang dikehendaki Allah dan hina bila melanggar ketentuan-ketentuan Allah Swt. Oleh karena itu para remaja khususnya dan semua orang sebenarnya harus mengendalikan diri agar bisa mencegah dirinya dari perbuatan zina yang keji itu. Allah Swt telah berfirman di dalam Al-Qur’an yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang yang keji dan suatu jalan yang buruk (QS 17:32).
Agar para remaja dan kita semua bisa mencegah diri kita dari hal-hal yang mendekati zina, ada ketentuan-ketentuan yang membatasi pergaulan antara pria dengan wanita yang harus mendapat perhatiannya. Batas-batas pergaulan itu adalah; pertama, menjaga pandangan mata dari melihat lain jenis yang berlebihan, dalam hal ini Allah Swt berfirman yang artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman; hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. ..... katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman; hendaklah mereka menahan pandangan matanya dan memelihara kemaluannya ... (QS 24:30-31).
Di dalam hadits, Rasulullah Saw bersabda:
Telah berkata Jarir bin Abdullah: Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang melihat wanita dengan tidak disengaja, maka sabdanya: palingkanlah pandanganmu (HR. Muslim).
Ya Ali, janganlah engkau iringkan satu pandangan (kepada wanita) dengan satu pandangan , karena yang pertama itu tidak menjadi kesalahan, tetapi tidak yang kedua (HR. Abu Daud).
Kedua, tidak berdua-duaan antara pria dengan wanita yang bukan mahram, karena hal ini sangat rawan terhadap godaan syaitan yang memang selalu menggoda manusia ke jalan yang nista. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Saw dalam haditsnya:
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia bersendirian dengan seorang wanita di suatu tempat tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan (HR. Ahmad).
Ketiga, tidak bersentuhan kulit antara pria dengan wanita, termasuk berjabatan tangan sebagaimana dalam beberapa hadits disebutkan:
Sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan seorang wanita (HR. Malik, Tirmidzi dan Nasa’i).
Tak pernah sekali-kali tangan Rasulullah menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya (HR. Bukhari dan Muslim).
Ditikan seseorang dari kamu di kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya (HR. Thabrani).
Keempat, tidak berbaur antara pria dengan wanita dalam satu tempat, hal ini terdapat dalam hadits Rasul Saw:
Telah berkata Abu Asied: Rasulullah Saw pernah keluar dari masjid, padahal di waktu itu laki-laki dan wanita bercampur di jalan, maka sabda Rasulullah (kepada wanita-wanita): mundurlah! bukan hak kamu berjalan di tengah jalan; hendaklah kamu ambil pinggir jalan (HR. Abu Daud).
Telah berkata Ibnu Umar: Rasulullah melarang laki-laki berjalan diantara dua wanita (HR. Abu Daud).

Dari gambaran ini menjadi jelas bagi kita bahwa pria dengan wanita memang harus menjaga batasan pergaulan agar tidak tidak terjadi perzinahan. Disamping itu perzinahan harus dihindari juga dengan menumbuhkan rasa malu dan menghukum orang yang berzina sebagaimana seharusnya. ini semua harus kita lakukan karena zina membawa akibat yang sangat patal, tidak hanya di dunia seperti dengan terjangkitnya penyakit AIDS, tapi juga di akhirat dengan siksa neraka yang sangat pedih.

By. M. Ihsan, S.Pd.
diposting pada Tanggal 11 Oktober 2009 pukul 03.00 di Kantor Demokrat Cabang Bantaeng

9 Okt 2009

Benarkah Bangsa kita Krisis Moral

di Posting pada hari Jumat, Tanggal 09 Oktober 2009 pada pukul 21.15 di Warkop 23

BETAPA sangat memprihatinkan kondisi masyarakat bangsa kita sekarang ini. Berawal dari krisis moneter/krisis ekonomi pada tahun 1997, akhirnya memicu krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan dan akhirnya krisis moral. Dampak dari krisis moneter yang ditimbulkan antara lain semakin bertambahnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah pengangguran.

DARI kedua dampak itu, akan menimbulkan efek berantai yang berkelanjutan. Seperti anak-anak putus sekolah, gizi buruk, dan yang sangat menghkhawatirkan adalah rapuhnya nilai-nilai moralitas yang dapat menciptakan berbagai macam kriminalitas.

JIKA kita tengok sejenak di sekeliling tempat tinggal kita, di pinggir-pinggir jalan, atau di sudut-sudut kota, betapa masih banyak saudara kita yang harus mempertaruhkan hidupnya untuk sekadar bertahan hidup. Kondisi atau keterpaksaan inilah yang akhirnya melahirkan kriminaler-kriminaler di Negeri ini, baik kelas teri, kelas kakap, baik yang di emperan pasar, maupun di gedung elit bertingkat, dan kelihatannya kok, penjahat main bertambah saja setiap hari. Apalagi jika kita saksikan berita-berita kriminal di tevevisi, ngeri rasanya, dan sayangnya BPS (Biro Pusat Statistik) belum mencatan jumlah angka penjahat secara nasional.

MEMANG kedengarannya mengerikan jika setiap kali kita membaca data statistik yang disodorkan BPS tentang jumlah penjahat. Akan tetapi sangat lebih mengerikan jika kita tiba-tiba mengetahui bahwa jumlah penjahat di negeri ini lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang baik, hiih mengerikan.

Sebenarnya para pemimpin negeri ini sudah berupaya mengatasi persoalan bangsa ini. Dengan agenda reformasi yang meliputi berbagai bidang. Sayangnya agenda yang dijalankan belum sepenuhnya berhasil karena berbagai kendala. Reformasi di segala bidang gencar dilaksanakan, namun karena kuatnya tembok penghalang, maka hasilnya belum maksimal.

KITA, sebagai salah satu komponen bangsa tentunya dituntut untuk melakukan reformasi, terutama mereformasi diri sendiri, yaitu mereformasi mental. Dengan mereformasi mental kita, maka kita tidak menjadi manusia yang miskin mental.

DENGAN demikian kita bisa menyikapi setiap kondisi dan perubahan dengan cara yang berbeda. Kita akan menjadikan semua masalah yang dihadapi sebagai sebuah proses pembelajaran, supaya lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijak. Intinya, kita bisa memandang berbagai persoalan dari sudut pandang yang positif.

SEBAGAI makhluk sosial, dan juga sejalan dengan ajaran hablum minannas, maka kita mempunyai kewajiban untuk ikut serta memecahkan persoalan yang melanda negeri ini. Yah.. tapi bagaimana caranya, apa bisa ya... Untuk masalah ini, barangkali kita boleh mencoba mempraktekkan resepnya Aa Gym Nastiar, dengan tiga M-nya yaitu Mulai dari diri sendiri, Mulai dari hal-hal kecil, dan Mulai dari saat ini. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan terhindar dari KRISIS MORAL

wassalam....

**** M. Ihsan, S. Pd. ***



KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Governance)

di Posting pada hari Jumat, Tanggal 09 Oktober 2009 pukul 20.30
di Warkop 23 Bantaeng.

KEPEMERINTAHAN yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga, mensinergikan interaksi yang konstruktif anatara negara, sektor swasta, dan masyarakat yang menjunjung tinggi keinginan (kehendak rakyat) dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

TATA laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan organisasi baik dalam swasta maupun dalam negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik walaupun tidak dijalankan dengan sempurna tapi paling tidak apabila dipatuhi dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Tata laksana pemerintahan yang baik dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasar yaitu:
1. Partisipasi Aktif
2. Tegaknya hukum
3. Transfaransi
4. Responsif
5. Berorientasi pada musyawarah untuk mendapatkan mufakat
6. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang
7. Efektif dan Ekonomis, serta
8. Dapat dipertanggungjawabkan

Berlakunya karakteristik-karakteristik di atas biasanya menjadi jaminan untuk:

  • Meminimimalkan terjadinya korupsi
  • Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan
  • Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan.

TERWUJUDNYA kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan kunci keberhasilan bangsa dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, untuk itu diperlukan aparatur negara yang berkualitas yang mampu mengayami terciptanya pemerintahan yang bertanggungjawab demi terwujudnya nilai-nilai serta prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Gomernance)

SAAT ini ada penomena kegelisahan diantara stakeholder terhadap penyelenggaraan yang selama ini dijalankan belum mendapatkan kualitas dan kafasitas kerja yang ideal. Pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik bertumpu pada tiga domain yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga domain tersebut harus bekerja secara sinergis. Ketiga domain tersebut harus mampu menjalankan peranannya dengan baik agar pencapaina tujuan berhasil dengan efektif. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan yang kondusif, swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, sosial, termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

BERKAITAN dengan upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan Pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi, dan penciptaan partisipasi. Dalam hal penegakan hukum, UU No. 32 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas upaya hukum bagi para penyelenggara pemerintahan daerah yang diindikasikan melakukan penyimpangan. Penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dapat dihambat oleh alasan belum adanya persetujuan Presiden. Di dalam Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa apabila persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Demikian halnya dengan anggota DPRD,sesuai Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa upaya penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilanjutkan apabila dalam waktu 60 hari tidak ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD Propinsi dan dari Gubemur atas nama Menteri dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/ kota.

SEMENTARA itu dalam upaya mewujudkan transparansi dalam penyelenggaran pemerintahan diatur dalam Pasa127 ayat (2), yang menegaskan bahwa sistem akuntabilitas dilaksanakan dengan kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dengan sistem akuntabilitas semacam ini maka terdapat keuntungan yang dapat diperoleh yakni, akuntabilitas lebih dapat terukur tidak hanya dilihat dari sudut pandang politis semata. Hal ini merupakan antitesis sistem akuntabilitas dalam UU No. 22 Tahun 1999 dimana penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah oleh DPRD seringkali tidak berdasarkan pada indikator-indikator yang tidak jelas. Karena akuntabilitas didasarkan pada indikator kinerja yang terukur,maka laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak mempunyai dampak politis ditolak atau diterima. Dengan demikian maka stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih terjaga.

MELIHAT kondisi yang ada sekarang, maka sudah saatnyalah bagi seluruh peneyelenggara pemerintahan untuk mengatur strategi dalam rangka membenahi kembali kinerjanya dan mencari penyebab mengapa indikator Pemerintahan yang Baik jauh dari kehidupan masyarakat kita,,,,

SAATNYA KITA RENUNGKAN BERSAMA
SEMOGA tulisan ini dapat menggugah kita semua demi tercapainya pemerintahan yang BERSIH

By. M. Ihsan, S. Pd.
(Guru SMA Negeri 1 Tompobulu Bantaeng)